Area Politik

''Apa masalahnya kalau ulama dan profesor ingin menjadi gubernur?'' tanya sang kakek.
''Masalahnya, pilkada dan jabatan gubernur itu area politik, areanya para politisi, bukan areanya para ulama dan profesor,'' kata Musa Hitam.

'Musim Panen' di Sekolah

Oleh Asnawin
email:
asnawin@hotmail.com

Para dewa dan dewi di Negeri Awan tiba-tiba sibuk membicarakan masalah pendidikan di Bumi Nusantara. Para dewa heran karena rakyat di Bumi Nusantara tak pernah berhenti mengeluh soal pendidikan.
Rakyat mengeluhkan pelaksanaan ujian nasional (UN) yang terlalu dipaksakan, dijadikan penentu kelulusan, dan memaksa siswa belajar untuk lulus dan bukan untuk pintar.
Rakyat mengeluhkan berbagai macam pungutan yang dilakukan pihak sekolah pada proses pendaftaran siswa baru, serta tidak transparannya hasil tes dan pengumuman kelulusan.
Rakyat mengeluhkan adanya 'permainan' dalam pengaturan nilai rapor dan nilai hasil ujian akhir SMP dan SMA.
''Apa sebenarnya yang terjadi di Bumi Nusantara? Mengapa rakyat di sana terus menerus mengeluh soal pendidikan?'' tanya Dewa Hujan.
''Padahal di negeri tetangganya, Bumi Melayu, pendidikan tidak lagi dikeluhkan,'' timpal Dewa Cinta.
''Bukankah dulu Bumi Melayu mendatangkan guru dan dosen dari Bumi Nusantara untuk mengajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Bumi Melayu?'' tanya Dewi Kasih Sayang.
''Sekarang orang Bumi Melayu malah lebih pintar dibanding orang Bumi Nusantara,'' kata Dewa Angin.
''Lalu, apa masalahnya sampai pendidikan di Bumi Nusantara lambat kemajuannya, bahkan selalu muncul keluhan seputar pendidikan?'' tanya Dewa Hujan lagi.
Dewa Angin kemudian mengemukakan hasil pengamatannya bahwa pemerintah di Bumi Nusantara tidak serius menangani masalah pendidikan.
Alokasi anggaran pendidikan terlalu kecil, kurikulum kerap berganti-ganti, dan banyak kebijakan yang merepotkan pengelola perguruan tinggi dan sekolah.
Akibat rendahnya anggaran pendidikan, banyak sekolah rusak yang tidak bisa diperbaiki, serta banyak guru yang tidak bisa diikutkan pelatihan, wokshop, penataran, dan sebagainya.
Perguruan tinggi negeri dan sekolah negeri juga berlomba-lomba mencari tambahan dana dari masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Dana tersebut antara lain melalui Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP), sumbangan pembangunan, dan uang pendaftaran mahasiswa atau siswa baru.
Di sekolah masih banyak pungutan lain, seperti uang buku, uang pramuka, uang OSIS, uang LKS (lembaran kerja siswa), uang semester, uang ujian, dan uang perpisahan.
''Tetapi bulan Juli adalah musim panen di sekolah, karena pada saat itulah berlangsung pendaftaran siswa baru,'' papar Dewa Angin.
''Maksudnya?'' tanya Dewa Hujan.
''Pendaftaran siswa baru biasanya dimanfaatkan oleh sekolah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, baik untuk kepentingan sekolah, maupun untuk kepentingan pribadi kepala sekolah dan guru,'' jelas Dewa Angin.
Dia menambahkan bahwa pada pendaftaran siswa baru, sekolah biasanya menetapkan uang pendaftaran, uang seragam sekolah, uang buku, uang bangku, uang pembangunan, dan lain-lain.
Selain itu, kepala sekolah dan guru juga biasanya 'bermain' dalam penentuan kelulusan calon siswa baru.
Akibatnya, para orangtua calon siswa terpaksa mengeluarkan biaya ekstra pada sekitar bulan Juli, baik untuk segala macam biaya dan pungutan dalam proses pendaftaran siswa baru, maupun untuk menyiapkan berbagai perlengkapan sekolah yang baru bagi anak-anaknya yang naik atau tinggal kelas.
''Tapi bagaimana dengan orangtua yang pendapatannya pas-pasan?'' tanya Dewi Cinta.
''Itulah salah satu jawaban mengapa rakyat di Bumi Nusantara terus menerus mengeluh soal pendidikan,'' kata Dewa Angin.

Makassar, 15 Juli 2007

(Dimuat di harian Pedoman Rakyat,
Makassar, Senin, 16 Juli 2007,
rubrik "lanskap", halaman 4)

Kita Belum Merdeka, Kita Masih Terjajah

Kalau rakyat Indonesia mau sekolah, mau pintar, biasanya harus ada uang buku, uang pendaftaran, uang pembangunan, uang Komite Sekolah, dan uang lain-lain. Kalau rakyat Indonesia mau jadi tentara, polisi, atau pegawai negeri sipil, biasanya harus ada uang pendaftaran, uang pelicin, uang terima kasih, dan uang lain-lain. Itu semua menunjukkan betapa rakyat Indonesia masih terjajah.

Dulu Berwibawa, Aman, dan Damai

Oleh Asnawin
---------------------
email:
asnawin@hotmail.com

MANTAN Raja Negeri Angin, Suka Batuk, sedang nonton tivi sambil tidur-tiduran. Di usianya yang sudah lebih 80 tahun, ia banyak menghabiskan waktu dengan membaca koran, nonton tivi, dan beribadah. Sesekali ia bercanda dengan cucu-cucu dan cicitnya.
Ketika asyik nonton tivi, tiba-tiba ada berita sekilas info bahwa sejumlah penari 'liar' tampil di luar agenda acara peringatan Hari Keluarga Kerajaan Negeri Angin.
Mereka bukan hanya tampil menari, melainkan juga mengibarkan bendera Republik Negeri Angin Selatan (RNAS) di depan Raja Negeri Angin, Pangeran Suka Baca, sejumlah pejabat kerajaan, dan sejumlah Duta Besar kerajaan-kerajaan sahabat.
Mantan Raja Angin, Suka Batuk, langsung terbatuk-batuk dan mencak-mencak melihat berita sekilas info itu.
''Seharusnya ini tidak terjadi,'' katanya.
Pada malam hari, Suka Batuk kemudian melihat berita selengkapnya tentang kejadian pengibaran bendera RNAS di hadapan Raja Negeri Angin.
Kehadiran lebih 20 orang penari 'liar' itu mengagetkan semua orang, terutama karena tiba-tiba mereka mengibarkan bendera RNAS.
Raja Negeri Angin, Suka Baca, yang jarang bicara, jarang menanggapi berbagai kritikan terhadap dirinya, dan juga jarang marah, kali ini langsung murka.
Pangeran Suka Baca sangat murka. Mukanya merah. Matanya merah. Tangannya gemetar. Tetapi meskipun murka, Pangeran Suka Baca ternyata masih mampu mengendalikan diri.
Setelah aparat keamanan menggiring para penari 'liar' itu keluar dari lapangan upacara, Raja Suka Baca kemudian tampil ke podium memberikan sambutan.
Semua orang tegang dan menunggu apa yang akan dititahkan Raja, namun Raja Suka Baca hanya mengatakan bisa memahami kejadian tersebut dan memerintahkan agar insiden itu diusut tuntas.
"Kasus ini harus diinvestigasi. Jangan sampai orang lain yang bikin, semua kena getahnya," tandasnya sebelum membacakan naskah sambutannya.

Bungkam, Tangkap, Tembak

Setelah melihat tayangan berita tersebut, Suka Batuk yang nonton tivi bersama beberapa anak, menantu, dan cucu-cicitnya, hanya batuk-batuk kecil. Di bibirnya tersungging senyuman, tetapi dadanya berdebar menahan amarah.
Ketika masih menjabat sebagai Raja, tidak ada orang atau pihak yang berani melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya malu apalagi marah.
Kalau ada yang berani, mereka pasti 'dihabisi'. Ada yang ditembak, ada yang diculik, dan ada yang hilang entah kemana.
Kalau Raja batuk sambil menutup mulut, maka itu berarti perintah untuk 'bungkam orang itu'. Kalau Raja batuk tanpa menutup mulut, maka itu berarti 'tangkap orang itu'. Kalau Raja batuk sambil memegang dada, maka itu berarti 'tembak orang itu.'
Jangankan rakyat biasa, anggota parlemen pun 'dihabisi' kalau mencoba melawan atau mengeritik dirinya. Seorang anggota parlemen yang agak vokal, pernah merasakan akibatnya dengan di-'recall' dari kursi parlemen ketika mengeritik Sang Raja.
Suka Batuk yang mantan Panglima Keamanan Kerajaan Negeri Angin, memang bertangan besi, tetapi wibawa kerajaan dan wibawa Raja menjadi terjaga. Kerajaan lain pun hormat kepada Suka Batuk.
Rakyat memang banyak yang tidak puas atas kepemimpinannya yang bertangan besi, tetapi di sisi lain rakyat bisa menghirup udara bebas dan aman di Negeri Angin.
Tidak ada aksi unjuk rasa yang memacetkan jalanan. Tidak ada isu terorisme. Tidak ada perang antaretnis atau antarkelompok. Tidak ada pembantaian besar-besaran. Tidak ada bom yang meledak di tengah keramaian dan menewaskan orang banyak. Tidak ada orang atau pihak yang berani mengibarkan bendera selain bendera kerajaan di depan Raja.
Rakyat memang banyak yang tidak puas atas kepemimpinan Raja Suka Batuk yang konon korup dan menganakemaskan militer, tetapi di sisi lain rakyat bisa bernafas lega karena harga barang-barang kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau, biaya sekolah tidak terlalu mahal, dan biaya pengobatan pun masih normal.
''Saya memang melakukan banyak kesalahan selama kurang lebih 30 tahun menjadi raja, tetapi semua orang kini mengenang masa-masa damai dan aman ketika saya menjadi raja,'' ujar Suka Batuk dalam hatinya.

Makassar, 1 Juli 2007

(Dimuat di harian Pedoman Rakyat,
Makassar, Senin, 2 Juli 2007,
Halaman 4/Opini, rubrik "lanskap")

'Perceraian' Pemimpin

Oleh Asnawin
email: asnawin@hotmail.com

  PERCERAIAN adalah barang halal. Perceraian adalah sesuatu yang boleh saja dilakukan. Perceraian tidak dilarang. Tetapi perceraian sebenarnya dibenci oleh Allah. Tetapi perceraian biasanya akan menyakitkan. Tetapi perceraian biasanya akan menimbulkan dampak negatif.
  Sepasang suami isteri yang bercerai, apapun alasannya, pasti akan menyakitkan kedua pihak, apalagi kalau perkawinannya sudah berlangsung lama, karena tentu banyak kemesraan dan kenangan indah yang sudah dilalui. Dampak perceraian mereka pasti akan dirasakan anak-anaknya (kalau ada).
  Bagaimana kalau yang 'bercerai' adalah para pemimpin bangsa kita? Bagaimana kalau yang 'bercerai' adalah pasangan presiden dan wakil presiden?
  Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto (Mei 1998), beberapa tokoh melakukan 'kawin massal'. Mereka antara lain Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, KH Abdurrahman Wahid, dan Akbar Tandjung.
'Perkawinan' mereka mendapat porsi pemberitaan yang luas, baik oleh media massa di dalam negeri, maupun media luar negeri.
  Seusai melakukan 'perkawinan massal', mereka menjalani 'masa bulan madu'. Kemesraan mereka menimbulkan kecemburuan dari berbagai pihak, terutama yang juga merasa tokoh dan merasa pantas diikutkan dalam 'perkawinan massal' itu.
  Setelah Soeharto jatuh, 'perkawinan' para tokoh bangsa itu masih bertahan. Mereka ingin menjatuhkan BJ Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden.
  Seusai Pemilu 1999, 'perkawinan' para tokoh bangsa itu masih bertahan. Tetapi pada saat itu muncul dua kubu yang saling berhadap-hadapan, yakni kubu BJ Habibie (Partai Golkar) dan kubu Megawati Soekarnoputri (PDIP).
  Persaingan antara dua kubu ini cukup mengkhawatirkan. Saat itulah muncul Amien Rais dengan menawarkan 'poros tengah'. Ia menggalang partai-partai berbasis Islam dan berhasil mengubah konstalasi politik nasional secara signifikan.
  Dengan munculnya Poros Tengah, posisi dan kekuatan Megawati dan BJ Habibie menjadi melemah. Dampaknya, laporan pertanggungjawaban BJ Habibie ditolak Sidang Umum MPR 1999. Merasa tidak lagi punya legitimasi secara politik, BJ Habibie akhirnya mengurungkan pencalonannya sebagai presiden berpasangan dengan Wiranto.
  Setelah BJ Habibie mundur, muncul beberapa capres, yakni Akbar Tanjung, Hamzah Haz, Yusril Ihza Mahendra, dan Amien Rais. Mereka ingin mengganjal Megawati yang peluangnya menjadi sangat besar.
Pada malam setelah Laporan Pertanggungjawaban BJ Habibie ditolak, dilakukan pertemuan di kediaman BJ Habibie, yang dihadiri empat pimpinan parpol, yakni Akbar Tanjung (Golkar), Hamzah Haz (PPP), Yusril Ihza Mahendra (PBB), dan Amien Rais (PAN).
  Pertemuan itu menyepakati Amien Rais sebagai capres untuk menghadapi Megawati, tetapi Amien yang sudah terpilih sebagai Ketua MPR RI menolak. Ia malah memilih Gus Dur. Tentu saja banyak pihak yang kaget, karena Gus Dur punya kekurangan secara fisik, namun akhirnya semua pihak mendukung dan Gus Dur pun menang dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan di gedung MPR RI.
  Terpilihnya Gus Dur tidak serta merta meretakkan 'perkawinan' para tokoh bangsa yang sudah bertahan setahun, apalagi kemudian Megawati terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur.
  'Perkawinan' para tokoh bangsa itu pun makin 'mesra'. Bukti 'kemesraan' itu terlihat dengan masuknya Amien Rais sebagai salah seorang tim penyusun kabinet.
  Sekitar satu tahun kemudian barulah terjadi 'keretakan'. Para pengusung Gus Dur dari Poros Tengah merasa tidak dihargai dan ditinggalkan. Puncaknya ketika Gus Dur memecat Hamzah Haz sebagai Menko Kesra. Saat itulah 'pekawinan massal' bubar dan terjadilah 'perceraian'.
  Poros Tengah kemudian 'meninggalkan' Gus Dur dan menggalang kekuatan dengan PDIP dan Golkar yang juga sudah merasa dilecehkan Gus Dur.
  Kekuatan yang digalang Poros Tengah itu kemudian berhasil menjatuhkan Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pada Juli 2001.
  Kini, 'perkawinan' antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wapres Jusuf Kalla terancam 'bubar', setelah Surya Paloh yang Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar menjalin 'kemesraan' dengan tokoh senior PDIP, Taufik Kiemas, yang tidak lain suami Megawati Soekarnoputri.
  Akankah 'perceraian' itu kelak terjadi? Kita lihat saja nanti. Yang pasti, sudah banyak terjadi 'perceraian' antara pasangan gubernur dan wakil gubernur, sudah banyak terjadi 'perceraian' antara pasangan walikota dan wakil walikota, dan sudah banyak terjadi 'perceraian' antara bupati dengan wakil bupati.

Makassar, 24 Juni 2007

(Dimuat di harian Pedoman Rakyat,
Makassar, Senin, 25 Juni 2007,
Halaman 4/Opini, rubrik ''lanskap'')